Penanganan Sengketa Konsumen Perumahan Terkait Implikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang di Kota Tanjungpinang
DOI:
https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.214Keywords:
Perumahan, Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang, Penanganan SengketaAbstract
ABSTRAK
Permasalahan perumahan di Kota Tanjungpinang seperti yang terjadi di beberapa perumahan yang ada di Kota Tanjungpinang telah berdampak merugikan konsumen/pembeli. Masalah tersebut berupa fasiltas umum (fasum) yang mangkrak, status kepemilikan sertipikat, persoalan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) ke pemerintah daerah, dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Dari isu masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan implikasinya sehingga menghasilkan penanganan sengketa konsumen perumahan yang efektif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi kondisi existing dan masalah perumahan yang merugikan konsumen/pembeli. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menganalisis penanganan sengketa konsumen perumahan dengan alat bantu analisis Analogi Bawang Bombay dan collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan kerugian yang didapat oleh konsumen. Kesimpulan penelitian adalah strategi penanganan sengketa yang lebih efektif dengan cara lain selain melalui cara penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu penguatan peran aktif warga perumahan dengan dukungan pihak lain (DPRD, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), media pers, kolaborasi antar stakeholder (pemain kunci, pihak pendukung, dan pengikut) dan pembahasan melalui forum penataan ruang Kota Tanjungpinang, sesuai dengan tujuan masing-masing dalam pemecahan masalah
ABSTRACT
Housing problems in Tanjungpinang City, as has occurred in several housing complexes in Tanjungpinang City, have had a detrimental impact on consumers/buyers. These problems include stalled public facilities (fasum), certificate ownership status, problems with handing over Public Infrastructure, Facilities and Utilities (PSU) to the Regional Government, and discrepancies in space utilization. From the problem issue, the aim of this research is to identify discrepancies in space use and their implications so as to produce effective handling of consumer housing disputes. The approach used in this research is a qualitative approach to identify existing conditions and housing problems that are detrimental to consumers/buyers. Descriptive-qualitative analysis was carried out to analyze the handling of consumer housing disputes using the Onion Analogy and Collaborative Governance analysis tools. The results of the research show that there is a relationship between inappropriate use of space and losses incurred by consumers. The conclusion of the research is a more effective dispute handling strategy in other ways than through consumer dispute resolution by the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), namely strengthening the active role of housing residents with the support of other parties (DPRD, Non-Governmental Consumer Protection Institutions (LPKSM), media press), collaboration between stakeholders (key players, supporters and followers) and discussions through the Tanjungpinang City Spatial Planning Forum, in accordance with their respective goals in solving problems
References
Adianti, Shelly Yunita. (2020). Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota erkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). (1), 108-117
Adiguna, Adietya & Akliyah, Lely Siddatul. (2020). Analisis Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Kawasan Sempadan Sungai di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Jurnal Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota. 7(1), 313-319.
Afriana, Anita. et al. (2019). Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia: Aspek Kelembagaan Dalam Rangka Tercapainya Kepastian Hukum. Jurnal VYAVAHARA DUTA. 14(2), 74-83.
Berliandaldo, Mahardhika et al. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia. 4(2), 221-234.
Fajariyanto, Heri et al. (2020). Pengawasan Hukum Terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung Perusahaan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jurnal Lex Suprema. 2(1), 590- 596.
Iqbal, M., & Vonika, N. (2019). Dinamika Proses Relokasi di DKI Jakarta Studi Kasus : Kampung Akuarium Di Penjaringan, Jakarta Utara. Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan. 1(1), 32–52.
KataKepri (2022, Januari 13). BPSK Mencatat Pengembang Perumahan Paling Banyak diadukan Konsumen Sepanjang Tahun 2021. KataKepri Online diakses dari https://katakepri.com/ Mokodongan, Rohaya Putri et al. (2019). Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014 – 2034. Jurnal Spasial. 6(1), 68-77.
Nisantika & Maharani. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jurnal Locus Delicti. 3(1), 49-59.
Pambudi, Andi Setyo & Sitorus, Santun R.P. (2021). Omnimbus Law dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan dan Permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. 11(2), 198-
Putri, S A Ningrat Dwi & Subekti, Rahayu. (2022). Pengawasan dan Penertiban Terhadap Bangunan Gedung di Kota Padang Panjang. e-Journal Komunikasi Yustisia. 5(3), 343-352.
Rohiani, Agustina. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan. 5(1), 15-27.
Rukin. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
Rumokoy, Hizkia. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Indonesia. Jurnal Lex Crimen. 8(5), 5-12.
Rusmianti, Nur Mayda. (2021). Analisis Konflik Terhadap Penerapan Kebijakan The Citizenship Amendment Bill di India Tahun 2019. E-Journal Ilmu Hubungan Internasional. 9(2), 290-305.
Saputra, Lalu A. D. Nugraha. (2020). Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang Dalam Pembangunan Sarana Akomodasi
Pariwisata di Gili Trawangan. Open Journal Systems. 14(10), 3207-3214.
Setiyani, Wiji. (2022). Memahami Konflik Relokasi Kampung Bukit Duri. Jurnal Global Komunika.5(1),1-11.
Simamora, Janpatar & Sarjono, Andrie Gusti Ari. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen. 3(1), 59-73.
Sutaryono, et al. (2020). Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah “Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan”. Yogyakarta: STPN Press.
Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. 4(1), 1-16
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Jurnal Pertanahan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright @2021. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium.
